JAKARTA — Media lokal Arab Saudi menginformasikan Kerajaan Arab Saudi secara resmi memberlakukan visa umrah yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Arab Saudi sejak Selasa (18/9). Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) berpandangan perluasan visa umrah berdampak positif jika disertai kemudahan mendapatkan visa.

Wakil Ketua Umum Himpuh, Muharom Ahmad mengatakan, kebijakan perluasan visa umrah berdampak positif. Jamaah umrah selain bisa ke Makkah, Madinah dan Jeddah juga bisa ke kota-kota lain yang memiliki nilai sejarah Islam. Biro perjalanan umrah juga akan bisa membuat paket umrah baru. Misalnya jamaah umrah bisa singgah di kota lain selain Makkah dan Madinah.

“Dengan sendirinya informasi ini (perluasan visa umrah) menjadi tugas travel untuk segera membuat kontrak dengan para mitranya di Arab Saudi,” kata Muharom

Ia menyampaikan, biro perjalanan umrah di Indonesia dan mitranya di Arab Saudi sudah siap melakukan kontrak. Setelah itu aturan kebijakan perluasan visa umrah bisa disosialisasikan. Di samping itu, bagi orang-orang yang berangkat umrah untuk kedua kalinya tentu akan lebih menarik jika ditambah dengan destinasi tambahan.

Tujuan perluasan visa umrah, menurut dia, bagian dari visi Arab Saudi 2030. Arab Saudi ingin meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan ingin wisatawan tersebut lebih lama tinggal di Arab Saudi. Maka Himpuh berharap kebijakan perluasan visa umrah diiringi kemudahan-kemudahan lainnya.

“Himpuh berharap aturan lainnya bisa mengiringi itu (perluasan visa umrah) jadi mempermudah dan tidak menambah biaya yang tidak terlalu besar,” ujarnya.

Muharom yang juga Sekjen Permusyawarakatan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) menerangkan, belakangan ini banyak isu tentang akan ada pengambilan foto biometrik sebagai syarat pengambilan visa umrah. Pengambilan foto biometrik dilakukan sebuah perusahaan di Jakarta.

Hal ini, menurut Muharom, akan mempersulit jamaah umrah dari luar Jakarta. Sebab sebelum mereka terbang ke Arab Saudi harus ke Jakarta dulu untuk melakukan foto biometrik. Kalau benar aturan ini diterapkan, maka bertentangan dengan visi Arab Saudi 2030.